BPN Soroti Pentingnya Efektivitas Kerja Sama Pengendalian Inflasi, Dorong Implementasi yang Terukur dan Berkelanjutan
KDK – Kota Tasikmalaya | Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sekaligus Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar terkait Pengendalian Inflasi Daerah untuk Komoditas Pangan Strategis. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bale Kota Tasikmalaya tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.23 juni 2026.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, keberlangsungan usaha, dan ketahanan pangan keluarga. Salah satu fokus kerja sama dengan Kabupaten Blitar adalah penguatan pasokan telur ayam ras sebagai komoditas strategis yang kerap berkontribusi terhadap pergerakan inflasi daerah.
Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Balai Pewarta Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya, Erlan Roeslana, menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membangun kolaborasi dengan daerah produsen pangan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kerja sama antardaerah merupakan langkah positif yang patut didukung. Namun yang paling penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga serta ketersediaan pangan di masyarakat,” ujar Erlan.
Menurutnya, setiap bentuk kerja sama perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, seperti target stabilisasi harga, kepastian volume pasokan, serta mekanisme evaluasi yang dapat dilakukan secara berkala. Hal tersebut penting agar implementasi kerja sama dapat dipantau secara objektif dan berkelanjutan.
Erlan juga menyoroti bahwa tantangan pengendalian inflasi pangan tidak hanya berada pada aspek produksi, tetapi juga mencakup distribusi dan tata niaga. Karena itu, penguatan pengawasan terhadap rantai pasok dinilai sama pentingnya dengan membangun kemitraan bersama daerah penghasil komoditas.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi berjalan secara efektif dan efisien sehingga manfaat kerja sama dapat dirasakan hingga tingkat konsumen. Pengawasan terhadap rantai distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar,” katanya.
Lebih lanjut, BPN mendorong TPID Kota Tasikmalaya untuk terus memperkuat kapasitas analisis data serta sistem pemantauan pasar. Melalui kemampuan deteksi dini terhadap potensi gejolak harga, langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif.
Sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, BPN juga mengusulkan agar hasil implementasi kerja sama antardaerah tersebut disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memastikan publik dapat mengetahui perkembangan dan capaian program yang telah dijalankan.
“Kami mendukung setiap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan program dapat dilihat dari kondisi harga yang lebih terkendali, pasokan yang terjaga, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai,” tutur Erlan.
BPN menilai bahwa kerja sama antardaerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan. Namun efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, pengawasan, dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerjemahkan kesepakatan yang telah dibangun menjadi langkah-langkah nyata yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, fokus utama pasca-penandatanganan kerja sama adalah memastikan pasokan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta pengendalian inflasi dapat dilakukan secara berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.
Versi ini mempertahankan fungsi kontrol sosial BPN, tetapi menggunakan diksi yang lebih diplomatis, profesional, dan sesuai format siaran pers kelembagaan.
Penulis: Wawan
