Gelar Transfer Knowledge, Kemenkum Perkuat Penanganan Pengaduan dan Keamanan Siber

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar kegiatan transfer knowledge untuk membangun sistem penanganan pengaduan dan keamanan siber yang semakin kuat dalam memberikan pelayanan publik.

Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, mengatakan sistem penanganan pengaduan di era digital sangat penting. Ia menjelaskan kehadiran media sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan keluhan secara cepat dan berpotensi viral, sehingga menjadi keharusan bagi badan publik untuk menyelesaikan aduan secara cepat.

“Complaint handling system penting karena masyarakat Indonesia melek teknologi, bisa mengeluh melalui medsos. Diperlukan kecepatan kita di ranah complaint handling. Bagaimana keluhan masyarakat itu bisa terlayani dan terselesaikan dengan baik,” ujar Nico di kantor Kemenkum, Selasa (14/07/2026).

Nico menjelaskan, tantangan era digital tidak hanya muncul di ranah pengaduan. Sistem keamanan pun turut terancam oleh serangan-serangan siber. Ia mengatakan, penguatan keamanan diperlukan agar sistem pelayanan publik Kemenkum bisa tahan dan cepat pulih ketika terkena serangan siber.

“Karena itu, kami perlu memperkuat pemahaman mengenai keamanan siber agar ketika menghadapi serangan siber, sistem dan organisasi tetap terkendali serta mampu merespons dan memulihkan kondisi secara cepat,” ungkapnya dalam acara transfer pengetahuan bersama BCA tersebut.

Nico mengungkapkan bahwa kegiatan transfer pengetahuan ini dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam implementasi program transformasi digital seluruh pelayanan di Kemenkum.

Menurutnya, terdapat dua kunci penyelesaian masalah, yaitu melalui pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan bisa diperoleh dari jalur pendidikan formal. Sedangkan pengalaman dapat diperoleh melalui transfer ilmu dari para ahli dan pakar di bidang pelayanan publik dan keamanan siber yang telah mengalami pengalaman serupa dengan Kemenkum.

“Kita membutuhkan komitmen untuk menyukseskan program yang dicanangkan Menteri Hukum. Kita transfer knowledge, transfer pengetahuan dan pengalaman dalam rangka transformasi digital di Kemenkum,” ujar Nico.

Senior Advisor for Fraud Banking Investigation BCA, Wani Sabu, mengatakan bahwa salah satu indikator bagus tidaknya suatu perusahaan adalah tersedianya pusat kontak yang mudah dihubungi. Oleh karena itu, Kemenkum perlu menyediakan layanan pusat kontak. Ia menilai pelayanan publik yang responsif akan membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Senior President of IT Security Group di BCA menjelaskan bahwa transformasi digital perlu dibarengi dengan ketahan TI yang kokoh guna memitigasi risiko serangan siber. Ia menambahkan bahwa sistem dan kerangka alat cyber security perlu dirancang agar mampu mendeteksi ancaman secara dini, responsif terhadap insiden, serta memiliki mekanisme pemulihan yang cepat sehingga layanan publik tetap berjalan andal dan aman.

Kegiatan transfer knowledge ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum dalam memperkuat sistem penanganan pengaduan, keamanan siber, penilaian kinerja organisasi, serta pencegahan maladministrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Hal ini sejalan dengan pembangunan transformasi digital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.